News / PLTU Indramayu

Sejarah Liberalisasi Listrik

Awalnya, sektor kelistrikan di negeri ini diatur dalam UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. Berdasarkan UU tersebut, PLN ditetapkan sebagai satu-satunya pemegang usaha kuasa ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia. Maka PLN menjadi pihak yang memegang hak monopoli dalam penyediaan listrik bagi kebutuhan publik.

UU No.15/1985 sebenarnya juga telah memberikan peluang bagi swasta untuk berkiprah dalam sektor kelistrikan. Namun kiprah swasta disini sebatas membangun pembangkit listrik yang listriknya harus dijual hanya kepada PLN selaku pembeli tunggal (Single Buyer). Pihak swasta inilah yang kemudian dikenal sebagai Independence Power Producer (IPP). Sementara, dibagian hilirnya, PLN tetap menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyediakan listrik bagi masyarakat berikut dengan tarif yang ditentukan pemerintah.

Hak monopoli yang dipegang PLN selama masa Orde Baru ternyata membuat pihak asing gusar. Mereka menginginkan sektor kelistrikan Indonesia terbuka bagi ekspansi modal asing. Bersamaan dengan momentum krisis Asia 1997, International Monetary Fund (IMF) pun datang dengan ‘resep’ ekonominya yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI) untuk ‘menolong’ Indonesia. Dan salah satu resep itu, seperti yang tertuang dalam butir 20 LOI, adalah liberalisasi sektor ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli PLN. Inilah awal dari era liberalisasi kelistrikan di negeri ini.

Di era reformasi, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini merupakan produk hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli PLN. Dalam UU ini, pihak swasta benar-benar diberi peluang untuk menguasai industri ketenagalistrikan dari hulu ke hilir.

12Sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli PLN dengan sedikit partisipasi pihak swasta di level pembangkit dirombak dalam UU No.20/2002. Swasta pun diberi kesempatan tidak hanya sebagai pengelola pembangkit, namun juga menjadi penyedia kebutuhan listrik masyarakat. Dan sejak saat itu pula pemerintah sering menaikkan TDL guna menarik minat investor berkecimpung disektor kelistrikan Indonesia.

Liberalisasi ini sempat terbendung ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No.20/2002 dalam judicial review yang diajukan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditahun 2004. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Tahun 2009, mayoritas fraksi di DPR (kecuali fraksi PDIP) menyepakati pengesahan UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU yang baru ini serupa dengan UU No.20/2002, yakni membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menjadi penyedia layanan listrik masyarakat. UU inilah yang menjadi landasan hukum pengelolaan listrik Indonesia hingga kini.

Satu hal yang penting untuk diketahui adalah liberalisasi sektor hilir ketenagalistrikan memiliki efek yang berbeda dengan liberalisasi hilir migas. Dengan adanya liberalisasi ini, jaringan retail listrik yang selama ini telah terintegrasi secara sistematis oleh PLN akan dikuasai pihak swasta yang berhasil memenangkan kompetisi. Pola penguasaannya pun monopolistik, sama seperti yang selama ini dilakukan PLN. Akibatnya, tarif listrik juga akan ditentukan oleh ‘penguasa’ baru sektor kelistrikan tersebut.

Jadi, berbeda dengan liberalisasi hilir migas yang memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk perusahaan asing yang lebih murah, liberalisasi kelistrikan takkan pernah memberikan kebebasan semacam itu. Hal ini karena para ‘pemain’ swasta itu diberi peluang berbisnis dengan cara menguasai infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun PLN selama ini. Bukannya dengan mendirikan infrastruktur baru guna menandingi PLN, seperti halnya perusahaan migas asing yang mendirikan pom bensin sendiri untuk menandingi pom bensin Pertamina.

Dalam konteks liberalisasi kelistrikan yang semacam itulah, pemerintah memutuskan kenaikan TDL tahun ini diberlakukan. Kebijakan yang disebabkan oleh tingginya biaya bahan bakar (yang juga disebabkan liberalisasi energi) itu juga tiada lain berfungsi untuk menarik minat investor agar turut berbisnis disektor ketenagalistrikan.

Kebijakan kenaikan TDL, seperti halnya pembatasan BBM bersubsidi, merupakan buah dari sistem neo-liberalisme yang telah merasuk demikian jauh dalam berbagai sektor dinegeri ini. Sudah seharusnya pemerintah lebih patuh pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Sumber : Berdikari Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s